UU Peran Militer: Dampak Sosial, dan Renungan Warga Sipil

UU Peran Militer, Saya besar di kota kecil yang kebetulan berdekatan dengan markas militer. Kalau kamu pernah tinggal dekat kompleks tentara, kamu pasti paham rasanya. Ada rasa aman—karena tahu keamanan ekstra. Tapi juga ada rasa canggung… karena setiap hari kita hidup berdampingan dengan institusi yang sangat disiplin, sangat tertutup, dan kadang terasa “jauh” dari kehidupan sipil biasa.

Saya tumbuh dengan dua rasa: kagum dan waspada.

Apalagi saat saya remaja, mulai muncul razia dan patroli yang nggak biasa. Ada beberapa kejadian pengamanan berlebih saat demo pelajar, atau ketika ada insiden kriminal kecil. Waktu itu saya belum paham, tapi belakangan saya tahu: semua itu ada dasar hukumnya. Ya, UU TNI—yang mengatur peran militer di kehidupan negara dan masyarakat.

UU Peran Militer Hidup Dekat Markas: Awal dari Semua Pertanyaan Saya

Sekilas Tentang UU Peran Militer

Buat yang belum terlalu paham, saya kasih sedikit latar ya.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) adalah landasan hukum utama soal UU Peran Militer di Indonesia. Di situ dijelaskan secara rinci bahwa TNI punya dua fungsi besar:

1. Fungsi Pertahanan (Operasi Militer untuk Perang/OMP)

2. Fungsi Non-Perang (Operasi Militer Selain Perang/OMSP)

Nah, OMSP ini yang paling banyak menyentuh kehidupan sipil. Termasuk penanganan konflik horizontal, pemberantasan terorisme, membantu polisi, bahkan membantu pemda dalam penanggulangan bencana dan pembangunan.

Kedengarannya bagus ya?

Tapi dari sinilah saya mulai merasakan tarik-menarik antara idealisme keamanan nasional dan realita kehidupan warga biasa.

Saat Militer Turun ke Jalan: Kebaikan atau Ketegangan?

Satu momen yang benar-benar saya ingat adalah waktu terjadi kerusuhan kecil di pasar tradisional kota saya. Konflik antar kelompok pemuda lokal yang awalnya hanya adu mulut, memanas jadi bentrokan. Polisi kesulitan membubarkan, dan dalam waktu beberapa jam… personel militer mulai terlihat di lokasi.

Sebagian warga merasa tenang. Tapi saya? Justru mulai bertanya-tanya.

Kenapa militer harus turun tangan dalam urusan sipil?

Lalu saya baca UU-nya lagi, terutama Pasal 7 tentang OMSP. Di situ jelas disebutkan bahwa TNI bisa terlibat dalam mengatasi aksi terorisme, konflik horizontal, dan mendukung tugas Polri. Tapi tetap harus atas kebijakan politik negara (baca: Presiden melalui Menhan).

Masalahnya? Di lapangan, kadang proses itu tidak transparan. Warga hanya tahu: “Tiba-tiba tentara sudah ada di depan mata.” Dan itu bisa jadi intimidatif, apalagi kalau kamu bukan pelaku kerusuhan, cuma pedagang kecil yang panik lihat situasi.

Dilema Seorang Warga Sipil

Saya mulai merasakan dilema besar.

Di satu sisi, saya paham betapa pentingnya peran militer dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran soal akuntabilitas dan batas kewenangan.

Sebagai warga, saya ingin tahu: siapa yang memberi perintah? Apakah ada koordinasi dengan pemerintah daerah? Apakah tentara yang berjaga itu sudah mendapat instruksi soal SOP berinteraksi dengan warga sipil?

Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan ini sering menggantung.

Dan di sinilah menurut saya letak titik krusial UU Peran Militer: perlu pemahaman bersama soal batas peran, bukan sekadar legalitas.

Peran Militer Saat Bencana: Momen yang Mengubah Pandangan Saya

Tapi nggak semua pengalaman saya negatif. Ada satu momen yang bikin saya salut luar biasa pada TNI.

Tahun lalu, banjir besar melanda desa saya. Jalan-jalan terputus, warga terisolasi. Dan siapa yang datang pertama kali? Bukan BPBD. Bukan relawan. Tapi… tentara.

Mereka turun dengan perahu karet, bawa logistik, bahkan bantu evakuasi lansia. Saat itu saya lihat sisi lain dari militer—yang tangguh, humanis, dan sangat efektif di medan krisis.

Saya sampai mikir, “Kalau bukan mereka, bisa jadi korban jauh lebih banyak.”

Dan di sinilah saya sadar: UU Peran Militer juga memuat tanggung jawab kemanusiaan. Dan peran ini, menurut saya, justru yang paling menyentuh hati rakyat.

Apa Kata Akademisi dan Aktivis?

Saya kemudian iseng ngobrol dengan teman saya yang kuliah di fakultas hukum. Katanya, “UU TNI itu sebetulnya cukup progresif, karena membatasi militer agar tidak terlalu masuk ke ranah sipil seperti zaman Orde Baru.”

Tapi dia juga bilang, implementasinya sering problematik.

Beberapa kritik yang sering muncul:

• Kurangnya kontrol sipil terhadap pergerakan militer

• Minimnya transparansi penugasan dalam OMSP

• Potensi overlapping peran antara TNI dan Polri

Hal-hal ini menimbulkan kekhawatiran soal “kembali ke dwifungsi militer” secara halus, walau bentuknya berbeda.

Saya jadi berpikir: seharusnya ada sistem check-and-balance yang kuat, agar peran penting UU Peran Militer tidak berubah jadi dominasi yang menakutkan.

Solusi? Mungkin Perlu Pembaruan UU

Dari semua yang saya alami dan pelajari, saya mulai menyadari satu hal: UU TNI butuh pembaruan.

Bukan karena isinya jelek, tapi karena realitas lapangan sudah berubah. Dunia digital, konflik sosial yang makin kompleks, hingga keterlibatan UU Peran Militer dalam proyek infrastruktur sipil—semuanya perlu aturan lebih jelas artikel ini dikutip dari laman resmi hukumonline.

Saya bermimpi satu hari, UU Peran Militer bisa direvisi dengan melibatkan:

• Partisipasi publik

• Transparansi kebijakan operasi non-perang

• Batasan tegas UU Peran Militer dalam politik dan ekonomi

Karena, jujur aja, rakyat sipil seperti saya perlu tahu… sampai di mana sebenarnya batas peran tentara di negeri ini?

Saran Buat Warga Sipil Lain

Kalau kamu juga hidup dekat kawasan UU Peran Militer, atau pernah mengalami interaksi langsung dengan aparat TNI, ini saran saya:

1. Jangan takut untuk bertanya
   Kita punya hak sebagai warga untuk tahu kebijakan publik yang menyangkut keamanan.

2. Bedakan antara individu dan institusi
   Jangan buru-buru menilai semua tentara negatif atau sebaliknya. Perilaku oknum bukan cerminan keseluruhan.

3. Pahami dasar hukumnya
   Baca ringkasan UU TNI. Bisa diakses online. Itu akan bantu kamu bersikap lebih objektif.

4. Suarakan jika ada pelanggaran
   Banyak LSM dan platform yang bisa bantu advokasi jika kamu merasa hakmu dilanggar.

Menjaga Demokrasi Lewat Kesadaran

Buat saya pribadi, UU Peran Militer adalah pisau bermata dua. Bisa sangat bermanfaat, tapi juga bisa menyakiti jika tidak dikontrol dengan bijak.

Sebagai warga negara, saya percaya bahwa keamanan dan demokrasi harus jalan beriringan. Dan itu hanya mungkin jika kita—baik sipil maupun militer—mau saling memahami, bukan mencurigai.

Semoga tulisan ini bisa membuka obrolan sehat, jujur, dan saling menghargai tentang peran militer di negara kita tercinta.

Karena pada akhirnya, yang kita semua mau itu sama: hidup aman, damai, dan bermartabat.

Baca Juga Artikel dari: Peringkat FIFA Timnas Jadi Bahan Obrolan Sampai Bangga

Baca Juga Konten dari Artikel Terkait Tentang: News